Presiden Joko Widodo Dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Bahas Keragaman Bangsa

Hay Sahabat Bitter, kali ini Bitter Coffee Park akan mengajak Kalian Ngobrol ala Obrolan Warung Kopi tentang:

Presiden Joko Widodo Dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Bahas Keragaman Bangsa

Presiden Joko Widodo mengaku membahas berbagai hal saat bertemu dengan para pengurus Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Kantor KWI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/8/2018) pagi.

Di dalam pertemuan saya menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan Pancasila, dengan keragaman, perbedaan, agama, suku, adat, tradisi.

kata Jokowi usai pertemuan tertutup dengan para pengurus KWI.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar satu jam. Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sementara para pengurus KWI dipimpin langsung oleh Ketua KWI Mgr. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI atau Kawali) adalah organisasi Gereja Katolik yang beranggotakan para Uskup di Indonesia dan bertujuan menggalang persatuan dan kerja sama dalam tugas pastoral memimpin umat Katolik Indonesia.

Masing-masing Uskup adalah otonom dan KWI tidak berada di atas maupun membawahi para Uskup dan KWI tidak mempunyai cabang di daerah. Keuskupan bukanlah KWI daerah.

Yang menjadi anggota KWI adalah para Uskup di Indonesia yang masih aktif, tidak termasuk yang sudah pensiun. KWI bekerja melalui komisi-komisi yang diketuai oleh Uskup-Uskup.

Pada 2006 anggota KWI berjumlah 36 orang, sesuai dengan jumlah keuskupan di Indonesia (35 keuskupan) ditambah seorang uskup dari Ambon (Ambon memiliki 2 uskup).

Jokowi menegaskan, keragaman yang ada Indonesia harus terus dijaga bersama.

Terus harus kita rawat, kita jaga, persaudaraan kita, kerukunan kita, persatuan kita.

kata Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Jokowi juga mengaku membahas mengenai beberapa masalah di daerah. 

Namun, Kepala Negara enggan menyebut secara spesifik masalah apa saja yang dibahas.

Ya banyak. Banyak isu daerah yang disampaikan kepada saya.

kata Presiden Joko Widodo.

Ketika ditanya apakah kedatangannya terkait Pilpres, ia membantahnya.

Tidak ada yang urusannya dengan pilpres.

kata Presiden Joko Widodo.

Diketahui, ketika Presiden Jokowi berpidato, acara berlangsung tertutup.

Intinya di dalam, saya menyampaikan program kerja yang telah kita kerjakan. Misalnya mengenai infrastruktur, itu apa saja sih. Kemudian mengenai kartu sehat, yang diberi siapa. Kemudian juga mengenai pembangunan di perbatasan seperti apa.

ujar Jokowi usai acara.

Seluruh capaian tersebut, menurut Jokowi, disampaikan lantaran banyak yang belum mengetahui mengenai hal itu. Terbukti pada saat Jokowi memaparkan, ternyata banyak pengurus PGI yang baru mengetahuinya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia di masa mendatang dan apa persiapan yang harus dilaksanakan saat ini demi menghadapi hal itu.

Sementara itu, soal keprihatinan yang disampaikan Ketua Umum PGI Pdt Henriette Tabita Lebang dalam pidato sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku, pemerintah juga memperhatikan persoalan itu dan berusaha untuk menyelesaikannya.

Ya memang kita ini masih banyak yang kurang, masih banyak yang harus dievaluasi, banyak yang harus kita koreks. Tadi disampaikan banyak, mengenai masalah yang berkaitan dengan intoleransi, yang berkaitan dengan kebinekaan, yang berkaitan dengan HAM, saya kira ini menjadi catatan besar kita dan pekerjaan besar kita ke depan.

ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo, Jumat sore, bersilaturahim ke Kantor Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat.

Presiden disambut Ketua Umum PGI Pdt Henriette Tabita Lebang, Sekretaris Umum PGI Pdt Gomar Gultom beserta 250 orang pembina gereja Kristen Protestan se-Indonesia.

Dalam sambutannya di hadapan Presiden, Henriette mengungkapkan sejumlah kegelisahan yang menjadi sorotan PGI.

Mulai dari masih adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), maraknya perdagangan manusia, eksploitasi perempuan dan anak berdalih agama hingga radikalisme dan politisasi agama.

Tidak hanya itu, Henriette juga menyinggung soal kriminalisasi terhadap kelompok marginal.

Misalnya apa yang kami hadapi menyangkut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang PNPS (Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama) yang sering dipakai mengkriminalisasi kelompok marginal, seperti kasus terkini yang dialami Meiliana.

lanjut dia.

☆☆☆☆☆