Menuju Demokrasi Yang Damai Dan Teduh Di Tahun 2019

Hay Sahabat Bitter, kali ini Bitter Coffee Park akan mengajak Kalian Ngobrol ala Obrolan Warung Kopi tentang: 

Menuju Demokrasi Yang Damai Dan Teduh Di Tahun 2019

Demokrasi semestinya harus:

1. Mampu membantu bangsa ini untuk mendapatkan akses partisipasi yang sama di dalam politik bagi seluruh warganya. 
2. Demokrasi harus mampu membantu seluruh warganya untuk memperoleh jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang sama.
3. Untuk mendapatkan penghormatan atas hak-hak sipil serta aksesnya terhadap kesejahteraan.
4. Kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang sama.
5. Mendapatkan ruang kebebasan menjalankan ibadah dan praktik keagamaannya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.

Serta memperoleh kebebasan mendapatkan informasi, berkumpul dan berekspresi, serta menyampaikan aspirasi.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dalam sejarahnya kerap harus menghadapi berbagai gejolak politik dan hambatan geografi yang mempengaruhi konsistensi proses pembangunan ekonomi negara yang diharapkan mampu membawa kemajuan, kesejahteraan dan pemerataan bagi seluruh anak bangsanya, tanpa terkecuali.

Kita dahulu sempat mengenal keberadaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan era Bung Karno, demokrasi Pancasila di bawah era Pak Harto, dan kembali menjadi demokrasi liberal di era reformasi.

Selain dikenal sebagai negara ribuan pulau dan negara maritim, Indonesia adalah bangsa yang secara sosial ekonomi dan politik dikenal sangat majemuk, sangat plural. 

Dari Sabang hingga Merauke, Indonesia tercatat memiliki 17.504 Pulau, 1.340 Suku Bangsa dan 546 Bahasa. 

Sejauh ini tercatat enam agama yang diakui negara dan mungkin ratusan aliran kepercayaan. 

Puluhan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu yang bebas serta media yang bebas bersuara. 

Namun angka kesenjangan ekonomi antara Jakarta dan luar Jakarta juga masih sangat tinggi. Konon hampir 80 persen uang yang berputar di republik ini hanya beredar di Jakarta.

Apakah demikian???

Hanya pakar Ekonomi Dalam Negerilah yang lebih paham perihal ini.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen, khususnya di pasal 28 A sampai 28 J, adalah pasal yang membahas Hak Asasi Manusia (HAM). 

Pada pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa:

1. Siapa saja warga negara Indonesia berhak untuk hidup, 
2. Mendapatkan kepastian hukum, mendapatkan hak berpolitik, 
3. Menghormati HAM orang lain dan 
4. Mendapatkan kesempatan yang sama secara sosial budaya.

Bebas mendapatkan hak asasi dan hak-hal sipilnya, bukan berarti meniadakan atau mengancam hak asasi orang lain. 

Dalam politik juga demikian, bebas menyuarakan aspirasi bukan berarti bebas menggunakan cara-cara liberal untuk menunjukkan identitas individualitas atau kelompoknya secara tidak bertanggung jawab sehingga berpotensi merusak tatanan sosial, merugikan orang lain, atau menzalimi kepentingan umum.

Siapa saja boleh berpolitik, asal dengan tata cara yang baik, damai, santun dan mementingkan kebaikan bersama.

Politisi sekaligus pengusaha ini menjelaskan bahwa yang penting dari sebuah sistem politik seperti demokrasi adalah:

1. Membangun kebersamaan sebagai sebuah bangsa melalui kehadiran pemerintah dan kewarganegaraan yang baik;
2. Bertanggung jawab dan amanah; dan
3. Serta memajukan kemaslahatan umat dan peradaban yang meninggikan derajat kemanusiaan.

Sistem politik demokrasi membawa berbagai konsekuensi, tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional.

Melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan.

Pembangunan sistem politik yang demokratis untuk mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia. 

Juga sekaligus mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh para elit politik negeri ini.

Keberhasilan membangun politik nasional yang teduh menjadi modal membangun bangsa ini. 

Menanggapi hal itu, Kita sebagai bangsa dan warga negara yang baik harus membangun politik yang teduh dan membangun lingkungan positif.

Hal ini penting karena rakyat memberikan mandat kepada partai untuk memperbaiki kehidupan. 

Jika setiap partai politik di Indonesia mampu menjalankan politik dengan baik, maka tentunya suhu dunia politik kepartaian di Indonesia akan berjalan dengan keteduhan.

Jika pelembagaan partai politik sudah baik, tentu akan berdampak juga terhadap perbaikan kualitas demokrasi yang ada di Indonesia. 

Kinerja partai politik sebagai pilar demokrasi tentu akan semakin kokoh dan akan membawa perbaikan pada efektivitas pemerintahan dan lebih jauh untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Senada dengan sepak terjang para elit politik memberikan keteduhan bagi masyarakat dan tidak menjadi bagian dari kegaduhan yang justru tidak dikehendaki masyarakat. 

Kegaduhan-kegaduhan yang terjadi oleh elit partai politik akan membuat masyarakat semakin apatis terhadap partai politik dan memperburuk citra DPR.

Rakyat yang sangat berharap kepada wakil rakyat untuk dapat mengubah kehidupan menjadi jauh lebih baik untuk ke depannya, bukannya malah memperburuk keadaan rakyat sendiri. 

Tentunya masyarakat sangat tidak ingin melihat kegaduhan-kegaduhan yang terjadi karena masyarakat kita terkenal sangat santun dan beretika.

Kegaduhan-kegaduhan yang terjadi dapat memperlambat kemajuan ekonomi Indonesia. 

Kita tentunya tidak ingin kemajuan bangsa ini terlambat karena adanya perselisihan antar anak bangsa. 

Sudah seharusnya segenap anak bangsa saling membantu untuk memajukan negara bukan saling bertikai.

Para elit politik harus menjadi contoh masyarakat untuk menciptakan keteduhan bangsa ini. 

Terlebih lagi dengan persaingan global yang makin sengit maka kegaduhan-kegaduhan politik harus diminimalisir. 

Kita harus berkaca ke negara lain yang dapat menciptakan keteduhan politik untuk membangun negaranya.

Dalam menciptakan keteduhan politik nasional para elit politik harus menyingkirkan kepentingan pribadi dan parpolnya untuk kepentingan nasional. 

Banyak komentar miring mengenai elit politik yang selalu mementingkan kepentingan pribadinya saja atau hanya ambisi memenangkan pihak yang di dukungnya saja.

Sebaiknya para wakil rakyat sadar dan segera menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. 

Mereka harus segera menghentikan kegaduhan politik dan mulai menyejahterakan rakyat. 

Karena saat Masyarakat Indonesia semakin cerdas. Mereka akan menilai sendiri elit politik mana yang hanya membuat gaduh negara ini. 

Tentunya elit politik tersebut akan mendapatkan hukuman dari masyarakat.

Dalam rangka menciptakan kebersamaan sebuah bangsa ini, adalah penting menjaga keutuhan kita sebagai sebuah bangsa yang sangat majemuk dalam payung politik bernama NKRI. 

Untuk itu, terlepas dari konteks politik pilkada yang memunculkan kasus dugaan penistaan agama yang memancing perlawanan masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia perlu menjaga diri agar tidak mudah terprovokasi, dan tidak melakukan provokasi.

Dengan demokrasi, sesungguhnya para pemimpin dan warganya harus:

1. Lebih berhati-hati, menjaga, menghormati, membangun solidaritas dan toleransi;
2. Saling mengasihi sebagai sesama anak bangsa; dan 
3. Saling memperkuat, memberdayakan, menyejahterakan. 

Itulah peradaban tinggi demokrasi semestinya.

Jadikanlah politik, sebagaimana sebagai kendaraan untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Salam Dua Periode.. Sesaji Senikmat Secangkir Kopi Pahit... Cintai Bangsamu Dengan Menuju Demokrasi Yang Damai Dan Teduh Di Tahun 2019...

☆☆☆☆☆