Hay Sahabat Bitter, kali ini Bitter Coffee Park akan mengajak Kalian Ngobrol ala Obrolan Warung Kopi tentang:
Langkah Presiden Joko Widodo Di Bumi Lombok
Jokowi Kirim Insinyur Muda Bangun Rumah Tahan Gempa di Lombok
"Perbaikan rumah yang rusak akan kita mulai pada 1 September 2018," kicau @jokowi, Rabu (29/8).
Jokowi menambahkan pemerintah juga akan mengirimkan 400 insinyur muda yang merupakan CPNS untuk mendampingi masyarakat membangun rumah yang tahan gempa.
"Sekitar 74.000 rumah tahan gempa menggantikan rumah yang rusak di Pulau Lombok," tambah.
Sebelumnya Jokowi menyatakan telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) mengenai rehabilitasi dan pemberian bantuan kepada masyarakat pasca gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menyebut penanganannya dampak gempa Lombok akan secara nasional.
"Inpres sudah [diteken]. Nanti yang paling penting adalah penangannnya secara nasional telah kami lakukan bersama provinsi dan kabupaten," kata Jokowi di Gedung PP Muhammadiyah, Kamis (23/8).
32.129 rumah rusak sudah diverifikasi
Pendataan dan verifikasi kerusakan rumah akibat gempa Lombok terus dilakukan di 7 kabupaten/kota di wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan data sementara kerusakan rumah hingga Rabu (29/8) terdapat 83.392 unit rumah rusak, dimana 32.129 unit rumah sudah diverifikasi.
"Dari 32.129 rumah rusak yang sudah terverifikasi terdapat 16.231 unit rumah rusak berat, sedangkan sisanya rusak sedang dan rusak ringan," kata Sutopo lewat keterangan tertulis.
Jumlah rumah rusak ini, kata dia, masih dapat bertambah mengingat proses pendataan masih berlangsung. Petugas dari Dinas PU, BPBD, SKPD dan relawan masih melakukan pendataan.
Sebaran 83.392 unit rumah rusak terdapat di Kabupaten Lombok Utara 23.098 unit (terverifikasi 12.493 unit), Lombok Barat 37.285 unit (11.787 unit), Lombok Timur 7.280 unit (3.121 unit), Lombok Tengah 4.629 unit (3.246 unit), Kota Mataram 2.060 unit (1.482 unit) dan Sumbawa 9.040 unit (belum terverifikasi).
Sementara itu, perbaikan darurat fasilitas publik seperti pasar darurat, sekolah, puskesmas, perkantoran juga dilakukan agar aktivitas masyarakat dapat segera berjalan kembali. Sebagian masyarakat telah kembali melakukan aktivitas di pasar, ladang, kebun dan lahan pertaniannya.
Pembersihan puing-puing bangunan roboh terus dilakukan oleh aparat gabungan dengan mengerahkan alat-alat berat. Masyarakat di Lombok dan Sumbawa juga bergotong royong memperbaiki rumah dan membersihkan lingkungan pascagempa.
Sementara itu, dampak gempa Lombok, hingga saat ini (29/8) tercatat 560 orang meninggal dunia, 1.469 orang luka-luka, dan 396.032 orang mengungsi. Kerusakan fisik meliputi 83.392 unit rumah rusak, dan 3.540 unit fasilitas umum dan fasilitas sosial rusak.
Sejumlah menteri mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tugas khusus tersebut sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 yang ditandangani oleh Jokowi pada 23 Agustus 2018.
Total ada 19 menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah yang mengemban tugas percepatan pemulihan NTB pascagempa. Masing-masing mendapat tugas percepatan sesuai bidang mereka di bawah naungan kementerian koordinator.
Belasan menteri itu adalah Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menteri PUPR, Mendagri, Menteri Agama dan Mendikbud. Selain itu juga Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri ESDM, Menkominfo, Menteri LHK, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Menkop dan UKM, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN.
Sementara pimpinan lembaga dan kepala daerah yang mendapat instruksi adalah Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Gubernur NTB, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, dan Wali Kota Mataram.
Tenaga Ahli Bidang Kebencanaan di Kantor Staf Presiden Roy Abimanyu menjelaskan bahwa pemerintah telah memobilisasi sejumlah bentuk bantuan, mulai dari koordinasi pengelolaan posko satgas tanggap darurat tingkat provinsi dan kabupaten hingga bantuan logistik.
"Saat ini terdapat sekitar enam ribu personel baik dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk Bawah Kendali Operasi (BKO) TNI-Polri dari berbagai struktur militer dan kepolisan. Serta sekitar tiga ribu relawan dari 240 organisasi yang telah terkoordinasi di posko provinsi," kata Roy, Senin (27/8/2018).
Rehabilitasi berupaya memulihkan berbagai sektor mulai dari lingkungan bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
Sementara rekonstruksi berfokus pada pembangunan kembali prasarana dan sarana, sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang tahan bencana.
Presiden Jokowi menjelaskan Inpres ini berperan memberi payung hukum bagi kementerian dan lembaga pemerintahan untuk pelaksanaan penanganan korban di lapangan.
"Inpres sudah, sudah (ditandatangani). Yang paling penting adalah penanganannya secara nasional, telah kita kerjakan bersama provinsi dan kabupaten," kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo mengimbau warga Lombok, Nusa Tenggara Barat bergotong royong dalam membangun kembali rumah mereka yang rusak akibat gempa bumi. Pembangunan rumah diharapkan bisa selesai sebelum tiba musim penghujan.
"Kita ingin agar rumah-rumah yang ada ini dibangun secepat-cepatnya. Oleh sebab itu semuanya harus bekerja keras, gotong royong, karena kita ini sebentar lagi akan masuk musim penghujan," kata Jokowi di Lombok, Minggu (2/9), dilansir dari keterangan resmi biro pers Istana.
"Paling tidak ada konstruksi jadi atapnya sudah bisa dibangun, sehingga bisa dipakai untuk berteduh kembali apabila musim hujan sudah datang," ucap Jokowi menambahkan.
Jokowi pada Minggu pagi terbang ke Lombok untuk memantau proses rehabilitasi pascagempa. Dia juga menyerahkan secara langsung bantuan pemerintah untuk 5.293 rumah yang rusak berat akibat gempa.
Bantuan yang diserahkan total senilai Rp254 miliar dalam bentuk tabungan. Presiden mengatakan persiapan-persiapan menuju proses pembangunan rumah, rekonstruksi untuk fasilitas baik itu sekolah, puskemsas, dan rumah sakit, sudah dimulai.
Dalam membangun kembali rumah warga, Presiden ingin yang dibangun adalah rumah tahan gempa. Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dibantu TNI-Polri, akan memberikan pendampingan kepada masyarakat saat membangun rumahnya.
"Kita tahu di sini pernah juga gempa besar yaitu tahun 1979 pernah mengalami hal seperti ini. Artinya apa? Rumah-rumah yang dibangun nantinya harus rumah tahan gempa, sehingga kalau ada gempa lagi, rumahnya tetap tidak ada masalah," lanjutnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan dana bantuan untuk rekonstruksi rumah ini diserahkan kepada korban terdampak dari 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kota Mataram. Sedangkan untuk Sumbawa dan Sumbawa Barat, masih dalam proses verifikasi.
"Yang menerima bantuan stimulan adalah hasil dari verifikasi tim bahwa rumahnya benar-benar rusak berat dan itu sudah di-SK-kan oleh bupatinya masing-masing. Oleh karena itu, berdasarkan SK itu maka pemerintah menyalurkan bantuan stimulan yang tadi saya katakan untuk rumah rusak berat adalah Rp50 juta," kata Kepala BNPB.
Willem menargetkan pada akhir September ini pembersihan puing-puing rumah sudah selesai. Meski demikian, ia mengatakan masyarakat sudah mulai membangun kembali rumahnya meski belum menerima dana bantuan dari pemerintah.
"Saya lihat di beberapa tempat yang sangat positif adalah masyarakat mulai membangun sendiri rumahnya," ujarnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan kembali rumah warga akan berjalan sekitar 7-8 bulan dari sekarang, namun Jokowi optimistis pemulihan bisa lebih cepat selesai.
"Contoh seperti di Sumbawa Barat mereka punya Perda gotong royong untuk membangun rumah ini dan mereka yakin dalam tiga bulan mereka akan berhasil membangun semua rumah-rumah yang rusak," ujar Presiden.
☆☆☆☆☆
No comments:
Post a Comment
Obrolan yang baik bukan hanya sebuah obrolan yang mengkritik saja, tetapi juga memberi saran dan dimana saran dan kritik tersebut terulas kekurangan dan kelebihan dari saran dan kritik.
BERIKAN OPINI SAHABAT BITTER TENTANG TULISAN TERSEBUT