Detik-detik Usman Hamid Bungkam Pernyataan Gatot Nurmantyo Soal Film G30S/ PKI.

Hay Sahabat Bitter, kali ini Bitter Coffee Park akan mengajak Kalian Ngobrol ala Obrolan Warung Kopi tentang: 

Detik-detik Usman Hamid Bungkam Pernyataan Gatot Nurmantyo Soal Film G30S/ PKI.

Acara Talkshow Rosi yang tayang di Kompas TV pada Kamis (28/9/2018), membahas tentang Film Kontroversi G30S/PKI.

Rosi mengundang tiga narasumber, yaitu Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang getol menyuarakan menonton film G30S/PKI, Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam dan Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Dalam talkshow tersebut, Rosi membacakan pertanyaan dari seorang netizen yang diajukan kepada Gatot Nurmantyo.

"Kalau yakin masih ada PKI, kenapa tidak tangkap langsung? Kenapa hanya disindir? Tangkap saja biar rakyat tau. Jangan cuma diisukan bangkit lagi," tanya Rosi.

Gatot pun menjawab. "Saya tanya, Ribka Tjiptaning menyatakan aku bangga jadi anak PKI. Kemudian PKI masuk parlemen. Tanya dulu sama polisi kenapa nggak ditangkap.,"

"Tab MPR, UU 97 masih menyatakan, menggunakan media apapun juga. Dengan baju palu arit, itu kan media, pembentukan opini juga kan itu. Kenapa tidak ditangkap saja? Bahkan kita dilarang menangkap."

“Bukan kewajiban kami kan menangkap? Polisi yang menangkap.”

Ketika ditanyai alasan mengapa dirinya tidak memberitahukan polisi terkait keberadaan PKI seperti yang dimaksud, Gatot mengatakan bahwa bukan dirinya yang patut ditanyai, melainkan pemerintah.

“Loh, informasi, udah jelas-jelas dilarang kok. Jangan terlalu keras katanya.”

"Baju itu kan bentuk sosialisasi, media sosialisasi, itupun hanya disuruh lepas, ganti. Kalau terlalu keras di larang. Jangan tanya pada saya, tanya pada pemerintah.”

Rosi kembali mengajukan pertanyaan. "Jadi bapak merasa, bahwa, ada gerakan PKI, tapi pemerintah mengamankan, aparat keamanan mendiamkan? Apa itu yang ingin bapak sampaikan?."

"Yah buktinya kan ada. Kita sudah bergerak, mengambil buku-bukunya, kaos-kaosnya. Tapi sekedar saja. Seharusnya dalam UU, kena pasal seharusnya," jawab Gatot.

Rosi pun kembali mempertegas pertanyaanya. "Sekali lagi saya menanyakan, apakah bapak melihat pemerintah dan polisi tidak tegas untuk menangkap mereka yang terindikasi PKI."

"Ada upaya, tapi langsung dicegah, jangan terlalu keras," jawab Gatot

"Dicegah oleh?" tanya Rosi

"Perintah presiden. Bahwa TNI Polri jangan terlalu keras atas konteks mengadakan razia baju, buku PKI. Kodim-kodim masih banyak yang melakukan, tapi hanya sekadar razia saja tidak ada yang menangkap," ujar Gatot.

Menanggapi kecemasan Gatot terkait adanya perkumpulan gerakan yang ingin membangkitkan PKI, sejarawan Aswi justru tidak menyetujui pendapat Gatot.

“Saya kira itu tidak benar. Misalnya saja, Tjiptaning, seorang anggota DPR dari PDIP. Jelas dia bukan PKI. Kalau dia PKI, kenapa PDIP mau menerima dia? dan saya tidak yakin bahwa dia bisa masuk DPR kalau dia anggota PKI.”

“Tapi bahwa orangtuanya, seorang pengusaha yang dekat dengan PKI dan ditangkap, itu iya. Tapi kesalahan orangtuanya tidak harus ditanggung anaknya. Demikian dengan anggota DPR yang lain."

“Tidak benar bahwa di DPR itu ada anggota PKI. Kalau ada yang mengatakan hal itu, harus diproses. Polisi harus memeriksa. Agar nama DPR dibersihkan, sudah berulang-ulang,”

“Kemudian soal buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Kalau kita baca buku itu, itu terlihat penderitaan seorang anak yang ayahnya ditahan. Yang harus merantau ke Jakarta, yang harus mengganti namanya supaya bisa bersekolah dan sampai fakultas kedokteran. Harus bekerja pada malam hari menjual tiket bis. Dilakukan untuk menyambung hidup. Dan kalau dia mengatakan aku bangga sebagai anak PKI, kebanggan dia pada ayahnya yang mendidik dia.”

“Kalau kita baca sebenarnya, kebanggan itu bukan kepada PKI nya, tapi penghargaaan kepada orangtuanya.”

Gatot pun kembali menyampaikan bahwa banyak hal yang terjadi sekarang ini merupakan taktik yang terafiliasi dengan PKI. Seperti, penghapusan mata pelajaran dan pemberhentian pemutaran film G30S PKI,

“Akar budaya nasionalisme kita mulai dihilangkan dulu. Itu sistem. Seperti pendidikan bahasa Indonesia, agama, budi pekerti yang tadinya mata pelajaran pokok, itu dihilangkan. Kedua, sejarah tentang pemberontakan G30S PKI, itu dihilangkan. Kalau bukan kekuatan besar itu, apa tujuannya?”

“Itu hanya rangkaiannya. Habis itu tuntutan untuk penghapusan TAP MPRS No 22 Tahun 1966. Siapa lagi kalau bukan itu? Siapa lagi kalau bukan PKI itu. Kemudian penghapusan sejarah, pemberhentian pemutaran film selama ini. Siapa yang minta itu kalau bukan PKI.”

Usman Hamid pun langsung menentang pernyataan Gatot. Menurutnya apa yang disampaikan Gatot terlalu melompat-lompat, dan terkesan menyederhanakan masalah.

“Ada dua hal. Mengenai film dan paham komunisme. Film ini tidak benar jika diputar selama orde baru, itu baru diproduksi pada tahun 81 sampai ke tahun 98. Di era tahun 1998 ke tahun 1999, di era pemerintahan presiden Habibi, senior pak Gatot yaitu pak Yunus Husfiah yang menjadi Mentri Penerangan. Dia yang mengumumkan , bahwa film itu dihapuskan dari kewajiban untuk diputar setiap tahun.”

“Jadi kalau dikatakan yang meminta pemberhentian film itu adalah PKI, itu keliru. Kedua, Menteri Pendidikan saat itu pak Juwpno Sudarsono, yang melakukan pemeriksaan ulang untuk memeriksa seluruh sejarah di buku sejarah sekolah, karena takut mengandung sejarah tidak benar. “

“Apakah pak Juwono Sudarsono PKI? Bukan. Dia seorang profesor. Pak Yunus Husfiah PKI? Bukan. Dia seorang jenderal angkatan darat. Jadi logika semacam itu membangun stimulasi yang negatif tanpa ada dasar fakta yang jelas.”

“Ketiga, di era pemerintahan Gus Dur, usaha untuk menghapuskan TAP MPRS yang melarang marxisme itu datang dari seorang presiden Abdulrahman Wahid, mantan ketua PBNU. Karena dianggap menjadi diskrimiasi terhadap banyak orang yang tidak salah. Gus Dur bukan PKI, dia anak Kiai dan dia pun seorang Kiai.”

“Jadi keliru untuk membangun logika lompat-lompat. Seolah-olah yang meminta penghapusan TAP MPRS pasti PKI. Itu keliru.”

Ia menambahkan, kecemasan Gatot dan sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah kecemasan yang sudah kadaluarsa.

☆☆☆☆☆